Bidik Kursi DPD RI 2029, Nama AJP Mulai Mengemuka di Panggung Politik Sulut

MINAHASA SELATAN, Amurangpost.my.id – Peta politik Sulawesi Utara menuju Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mulai menarik perhatian. Nama Adrian Jopie Paruntu (AJP), putra sulung mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode, DR (HCR) Christiany Eugenia Paruntu, disebut-sebut masuk dalam perbincangan terkait peluang menuju kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Wacana tersebut menempatkan AJP dalam sorotan politik, mengingat dirinya bukanlah sosok baru di panggung politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2019–2024.

Pengalaman di lembaga legislatif tingkat pusat itu menjadi bagian dari rekam jejak yang melekat pada AJP. Namun, apabila benar-benar memilih jalur DPD RI, ia akan menghadapi mekanisme pencalonan dan kompetisi yang berbeda dari pemilihan melalui partai politik.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki jalur pencalonan tersendiri. Oleh karena itu, pengalaman sebagai anggota legislatif DPR RI maupun latar belakang keluarga politik tidak serta-merta menjamin keberhasilan seseorang untuk meraih kursi senator.

Adrian Jopie Paruntu, yang lahir pada 10 Maret 1994, juga memiliki latar belakang keluarga yang dikenal dalam dinamika politik Sulawesi Utara. Nama Christiany Eugenia Paruntu, yang pernah memimpin Kabupaten Minahasa Selatan selama dua periode, menjadi bagian dari konteks politik yang juga melekat dalam perjalanan AJP.

Meski begitu, peluang menuju DPD RI tidak hanya ditentukan oleh rekam jejak dan latar belakang keluarga. Dukungan masyarakat, kedekatan dengan berbagai kelompok pemilih, serta kemampuan menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Belum Ada Kepastian Pencalonan

Di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kemungkinan AJP maju pada Pileg 2029, kepastian mengenai pencalonannya masih perlu dikonfirmasi pernyataan melalui langsung yang bersangkutan atau keterangan resmi dari pihak terkait.

Meski terdapat konfirmasi tersebut, wacana pencalonan AJP perlu ditempatkan sebagai dinamika politik yang sedang berkembang, bukan sebagai keputusan resmi yang telah diumumkan.

Jika benar maju sebagai calon anggota DPD RI dari Sulawesi Utara, AJP akan dihadapkan dengan persaingan antarkandidat yang memperebutkan dukungan pemilih di tingkat provinsi.

Tantangannya bukan sekedar membawa nama besar, melainkan menunjukkan kapasitas, gagasan, dan komitmen yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.

Publik pun memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kontribusi, serta gagasan yang ditawarkan setiap kandidat. Sebab, pada akhirnya, kursi DPD RI merupakan amanah perwakilan daerah yang menuntut tanggung jawab kepada masyarakat, bukan semata-mata kelanjutan dari perjalanan politik sebuah keluarga.

Dinamika menuju 2029 masih panjang. Apakah AJP benar-benar akan memilih jalur DPD RI dan bagaimana langkah politiknya ke depan, masih menjadi hal yang dinantikan dalam perkembangan politik Sulawesi Utara.

(01and)